Menjunjung Kapasitas, Merawat Ukhuwah: Ketika Kepemimpinan Bukanlah Sebuah Warisan
*Ronaldo Rozalino*
Dalam panggung kehidupan berorganisasi, kepemimpinan sering kali dipandang sebagai mahkota yang diperebutkan.
Namun, dalam denyut nadi persyarikatan Muhammadiyah, kepemimpinan mengejawantah sebagai amanah yang amat berat sebuah simpul tanggung jawab yang diikat oleh rasionalitas, kapasitas, dan ketakwaan, bukan oleh garis keturunan apalagi bisikan gaib yang samar.
Bukan 'Wangsit', Melainkan Akal dan Rasionalitas
Muhammadiyah sejak fajar berdirinya tidak pernah menyandarkan takdir kepemimpinannya pada wangsit, tanda-tanda mistis, atau klaim kesucian garis darah.
Islam mengajar kita untuk menimbang sesuatu berdasarkan ilmu dan kemanfaatan yang nyata. Dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman:
“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.”
(QS. Al-Isra’ [17]: 36)
Atas dasar itulah, Muhammadiyah menempatkan rasionalitas dan kapasitas keilmuan di tatanan tertinggi. Kepemimpinan dijemput melalui penilaian objektif atas rekam jejak, kedalaman ilmu, dan kelayakan moral seseorang.
Sejarah yang Berbicara: Belajar dari KH Ahmad Dahlan ke Kiai Ibrahim
Sejarah adalah cermin yang jernih. Ketika sang pencerah, KH Ahmad Dahlan, berpulang ke rahmatullah, persyarikatan tidak lantas menyerahkan tampuk kepemimpinan secara otomatis kepada anak atau keturunannya.
Estafet perjuangan justru beralih kepada Kiai Ibrahim seorang ulama yang dipandang memiliki keilmuan yang dalam, kematangan intelektual, dan pengalaman yang memadai untuk melanjutkan bahtera organisasi.
Peristiwa sejarah ini menjadi bukti abadi bahwa Muhammadiyah sejak lahirnya telah memutus mata rantai politik dinasti.
Prinsip ini sejalan dengan pesan Rasulullah SAW tentang pentingnya menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya:
“Apabila perkara (urusan) diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kehancurannya.”
(HR. Bukhari)
Tiada Kasta, Tiada 'Darah Biru'
Dalam ketetapan Muhammadiyah, tidak ada kasta, tidak ada garis dinasti, dan tidak dikenal istilah darah biru.
Nama besar keluarga bukanlah tiket emas untuk menduduki panggung kepemimpinan. Seseorang tidak dipandang mulia hanya karena trah leluhurnya, melainkan karena ketaatan, kapasitas, dan kontribusinya.
Sebagaimana firman Allah SWT yang menegaskan kesetaraan derajat manusia:
“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa...”
(QS. Al-Hujurat [49]: 13)
Di Muhammadiyah, setiap kader memiliki kesempatan yang sama untuk mengabdi. Nilai seorang pemimpin diukur dari seberapa besar ia mampu membawa kemaslahatan bagi umat dan persyarikatan.
Kepemimpinan Adalah Amanah, Bukan Warisan
Kepemimpinan bukanlah warisan harta yang bisa dibagi-bagi, melainkan beban amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Ilahi.
M. Izzul Muslimin (Sekretaris PP Muhammadiyah) pernah menegaskan bahwa semangat persyarikatan adalah
"mencari pemimpin yang memang dianggap memiliki kapasitas yang tepat."
Prinsip ini menegaskan kembali sabda Rasulullah SAW mengenai hakikat kepemimpinan:
“Kepemimpinan itu adalah amanah, dan pada hari kiamat ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan kewajiban yang ada di dalamnya.”
(HR. Muslim)
Musyawarah: Merawat Demokrasi dan Ukhuwah
Dari tingkatan Pimpinan Ranting di akar rumput hingga Pimpinan Pusat di Puncak Persyarikatan, mekanisme musyawarah menjadi ruh yang menggerakkan pemilihan pemimpin.
Musyawarah digelar bukan sekadar untuk menetapkan siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan untuk menyaring figur-figur terbaik secara teduh.
Melalui mekanisme musyawarah berjenjang, Muhammadiyah berhasil meredam pertarungan head-to-head yang rawan memercikkan api konflik dan memecah belah persaudaraan.
Allah SWT memerintahkan prinsip musyawarah ini dalam Al-Qur’an:
“...dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka...”
(QS. Asy-Syura [42]: 38)
Demokrasi yang Anggun dan Bermartabat
Dinamika dalam memilih pemimpin adalah hal yang lumrah, namun Muhammadiyah membingkainya dalam etika yang anggun.
Sistem yang dibangun bergerak secara objektif, rasional, dan berkeadaban. Ia adalah bentuk demokrasi yang sehat demokrasi yang tidak diwarnai oleh syahwat politik kekuasaan, melainkan dituntun oleh niat suci menjaga ukhuwah Islamiyah.
Pada akhirnya, menghidupkan rantai kepemimpinan yang bersih dari nepotisme dan mistisisme adalah cara Muhammadiyah menguatkan dakwah.
Di bawah panji Islam Berkemajuan, Muhammadiyah terus membuktikan bahwa pemimpin sejati lahir dari rahim kapasitas, ketakwaan, dan kesepakatan musyawarah demi kemaslahatan ummat dan bangsa.
H. Ronaldo Rozalino, S.Sn., M.Pd.
(Ketua LSB PD Muhammadiyah Kab. Kuansing, Ketua Forum Literasi Kuansing, Guru Penulis 5 Negara ASEAN, Guru Konten Kreator Riau, Coach)
